Pejabat Daerah
pasang iklan anda disini
Alamat

Jalan T. Ben Mahmud No. 11 A
T A P A K T U A N
ACEH SELATAN
Kode Pos 23715
Telp. 0656-21513 Ext. 217,218,219
Fax. 0656-21677

Publikasi Daerah

Data itu mahal dan membangun tanpa data akan jauh lebih mahal

Tanggal : 07-06-2013 11:45, dibaca 1692 kali.

Membangun data merupakan istilah membangun yang mendeskripsikan bahwa harus ada Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. Membangun membutuhkan pemimpin dan pelaksana-nya. Membangun juga membutuhkan kondisi dan pra kondisi yang memadai. Bagaimanapun beratnya membangun data, tidak bisa di “skip” untuk menuju kesempurnaan, semua nya harusperfect.

Bila kondisi nya tidak persis dengan apa yang di harapkan, maka hasilnya juga jangan dipaksa untuk bisa sempurna. Tapi, kata-kata berikut harus dicerna : “Membangun Data itu mahal dan sulit, tetapi jauh lebih mahal dan sulit, membangun tanpa data.”

Ada ungkapan bahwa buruk muka cermin dibelah. Cermin sangat penting kegunaannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Alat cermin yang baik tentu akan memancarkan bayangan asli yang baik pula. Jika cermin kotor maka kita akan sulit melihat bayangan pada cermin. Sebaliknya jika cermin bersih/terang maka dengan mudah bayangan akan terlihat dengan jelas. Pantulan dari pernyataan tadi patut dijadikan pembanding pada istilah DATA itu mahal dan membangun tanpa data akan jauh lebih mahal. Data ibarat cermin yang akan dipakai pedoman dalam menentukan arah dan langkah ke depan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Perencanaan Pembangunan yang menggunakan data yang berkualitas dan up to date akan memberikan arah yang lebih seksama menuju sasaran. Dengan demikian sesungguhnya Peran BPS yang bekerjasama dengan BAPPEDA sangat strategis dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Kontrol, dan Evaluasi Pembangunan termasuk pula di dalamnya wilayah Kecamatan dan Desa sangat mendukung ketersediaan data untuk pembangunan di berbagai bidang.

Seringkali pimpinan atau unsur SKPD di berbagai acara rapat, banyak yang menilai dan menanyaka bahwa data-data yang ada sekarang ini banyak yang tidak sinkron antara data di SKPD dengan data yang ada di BPS. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa banyak data yang sudah ‘usang’. Jadi berbagai agenda pembangunan, tidak akan berjalan kalau tidak didukung oleh data terkini atau ‘up to date”. Atas data tersebut, berbagai progres pembangunan dievaluasi, peta masalah dilihat ulang, konsep perencanaan dan kebijakan pembangunan yang baru dirumuskan.

Persoalan data ‘usang’ (mungkin sedikit lebih baik daripada data tidak ada sama sekali) sering dialami oleh banyak pihak yang selalu menggunakan data sebagai landasan untuk bekerja. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit pula yang kurang peduli terhadap data. Bahkan, kalaupun itu data terbaru dan sudah tersaji di depan mata, data hanya dibiarkan saja sebagai onggokan angka-angka atau publikasinya menjadi penghias lemari di ruang kerja.

Data dan Pembangunan

Siapa menguasai informasi (data) akan menguasai dunia. Jargon ini sangat tepat, ditengah arus globalisasi tanpa batas. Informasi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan. Keberhasilan negara-negara maju sangat ditentukan oleh penguasaan informasi di segala bidang. Mereka tahu persis apa potensi wilayahnya, mereka tahu persis bidang-bidang apa saja yang menjadi prioritas, dan mereka tahu persis bagaimana mewujudkan visi, misi, dan program mereka.

Pemerintah kita sangat kaya dengan berbagai ide pembangunan, sayangnya tidak didukung oleh data yang ‘kuat’. Bagaimana mungkin kita akan menyusun program di bidang kesehatan dan pendidikan kalau kita tidak tahu persis bagaimana kondisi kesehatan & pendidikan masyarakat? Bagaimana mungkin membangun sekolah di sebuah wilayah tanpa kita tahu seberapa jauh banyaknya penduduk yang berusia sekolah di wilayah tersebut? Bagaimana kita akan mengembangkan pariwisata kalau kita tidak tahu potensi apa yang tepat untuk dikembangkan? Bagaimana kita mengambil keputusan untuk menyusun program yang pro rakyat, kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat?

Data dasar, sektoral, dan khusus

Dalam pengertian umum, data merupakan informasi/keterangan (kuantitatif maupun kualitatif) menyangkut sesuatu. Dalam prakteknya, data lebih sering dikaitkan dengan informasi yang bersifat kuantitatif saja, yang dalam pengertian lain dikenal dengan statistik. Di dalam UU No.16 Tahun 1997, tentang Statistik, dikenal tiga jenis statistik menurut pemanfaatannya, yaitu data dasar, data sektoral dan data khusus.

Statistik dasar, pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah dan masyarakat, dengan ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan (dalam hal ini Badan Pusat Statistik). Sedangkan statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Adapun statistik khusus merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat lainnya.

Khusus statistik dasar, BPS mengumpulkan datanya melalui sensus dan survei. Sensus sendiri hanya ada tiga, Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Sementara survei-survei yang dilakukan oleh BPS lebih bersifat lintas sektoral dengan mengangkat isu nasional, sehingga pengumpulan data yang terkait dengan isu spesifik daerah atau spesifik sektoral menjadi domainnya instansi sektoral.

Keterpaduan ketiga statistik di atas, seyogyanya diharapkan akan mampu menciptakan sistem statistik nasional yang saling teratur dan saling berkaitan. Namun pada kenyataannya, penyelenggaraan statistik sering jalan sendiri-sendiri.

Ketersediaan Data Sektoral

Salah satu sumber data sektoral adalah BPS di daerah, provinsi maupun kabupaten/kota. Walaupun demikian, data yang dikumpulkan melalui sensus maupun survei-survei merupakan statistik dasar dengan ciri-ciri bersifat makro dan berskala nasional. Maka tidaklah mengherankan ketika konsumen data datang ke BPS mencari data tentang sertifikasi guru, sudah pasti data tersebut tidak tersedia, karena data jenis ini lebih tepat dimiliki oleh dinas pendidikan. Juga masih ada Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) yang seharusnya mempunyai peranan penting dalam penyediaan data regional, apakah menyangkut data sektoral atau khusus. Badan ini harus didukung, tidak hanya kesiapan SDM yang memadai dalam penanganan data/statistik, tetapi juga dari sisi anggaran untuk kegiatan yang harus dilakukan.

Bappeda sebenarnya mempunyai peran yang besar dalam perencanaan berbagai program pembangunan. Dalam rangka itu pula, ada unit yang menangani data dan statistik di Bappeda yaitu (Bidang Statistik dan Pelaporan) yang mempunyai tugas untuk merangkum seluruh data dari berbagai sumber untuk digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan. Tentunya, ketersediaan data yang dihimpun sangat tergantung atas sejauh mana unit kerja ini sudah menjalankan fungsinya.

Salah satu kegiatan dimana Bappeda mempunyai peran kunci adalah kegiatan Musrembangda. Masing-masing SKPD merumuskan berbagai rencana pembangunan dengan mempertimbangkan potret kemajuan dan masalah di masing-masing dinasnya. Pada kegiatan ini, semua data terkait dengan rencana pembangunan dipapar dan dikaji. Sudah barang tentu, kualitas rencana pembangunan tersebut sangat ditentukan sejauh mana kelengkapan data yang dijadikan sebagai dasar paparan dan kajian.

Berdasarkan pengamatan, banyak sekali rencana program yang tidak didukung oleh data, sehingga penentuan capaian program cenderung tidak berdasar sama sekali. Sudah barang tentu, pentahapan program maupun penganggarannya menjadi sulit karena target programnya sendiri tidak terukur.

Koordinasi dan komunikasi

Persoalan atas kelangkaan data ataupun persoalan data usang akan dapat dipecahkan apabila masing-masing penyedia data dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Sudah barang tentu Bappeda sebagai koordinator dari semua ‘mesin’ perencanaan pembangunan di daerah diharapkan dapat menjembataninya.

Seharusnya ada forum khusus yang dimotori oleh Bappeda, dimana secara berkala forum melakukan evaluasi terhadap data yang ada. Dalam forum ini dibahas berbagai data capaian pembangunan dari berbagai sumber data, untuk kemudian secara objektif mengambil kesepakatan terhadap data yang akan dijadikan dasar acuan penyusunan program-program pembangunan berikutnya.

Sudah barang tentu, koordinasi dan komunikasi merupakan hal yang mudah diucapkan, namun sering sulit dilaksanakan. Tinggal lagi, bagaimana komitmen semua pihak dapat dibangun untuk tujuan tersebut, dan menyadari bahwa pemanfaatan data menjadi satu hal yang patut mendapat perhatian. Kalau hal tersebut dapat terwujud, maka “kebingungan” dapat berubah menjadi ‘senyum’. Memang, membangun itu sulit dan mahal, tapi lebih sulit dan mahal membangun tanpa data.



Pengirim : Pegawai pada Bappeda Tasikmalaya
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :